AD/ART DKM Al-Husna

 

logo-only-alhusna

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL HUSNA

Greenland Forest Park Residence

 

ANGGARAN DASAR

BAB I, NAMA, STATUS, WAKTU DAN ALAMAT

Pasal 1. Nama
Organisasi ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Al Husna yang disingkat DKM AL Husna.

Pasal 2. Status

  1. DKM Al Husna adalah organisasi kemasyarakatan warga muslim yang dibentuk dengan tujuan ibadah dan da’wah dalam ruang wilayah RW 013, perumahan Greenland Forest Park.
  2. DKM Al Husna adalah organisasi otonom yang berada di luar struktur kepengurusan Rukun Warga (RW) 013 namun tetap berkoordinasi dengan Ketua RW 013 .

Pasal 3. Waktu dan Alamat
DKM Al Husna di dirikan pada tanggal __ , _____, tahun 2011 beralamat di Masjid Al Husna , Perumahan Greenland Forest Park, RW 013, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Depok Jawa Barat

BAB II, LANDASAN VISI DAN MISI

Pasal 4. Landasan
Landasan Hukum dari DKM Al Husna adalah Al Quran dan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang shahih.  

Pasal 5. Visi
DKM Al Husna memilki visi :
Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ummat Islam di lingkungan perumahan Greenland Forest Park yang berdampak terciptanya lingkungan keluarga yang Islami

Pasal 6. Misi

  1. Melaksanakan tata kelola ibadah (mahdhoh) dalam masjid yang baik dan benar, mengikuti tuntunan dalil yaitu Quran dan Hadits yang shahih. Sepakat dengan yang ushul dan bertoleransi dalam dalam hal yang furu/khilafiyah selama masing-masing pengambilan dalil dari pendapat memilki kekuatan nash/sunnah yang shahih.
  2. Menciptakan ruang masjid yang bersih, nyaman dan aman.
  3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana masjid untuk mendukung kegiatan DKM.
  4. Menjadikan masjid sebagai sarana aktif kegiatan ibadah, da’wah, majelis ta’lim, dzikir dan pelayanan ummat.
  5. Mengembangkan dan membina persaudaraan warga muslim sekitar Greenland.
  6. Mengedukasi generasi muda keluarga muslim Greenland untuk senantiasa rindu kepada masjid.
  7. Berperan aktif dalam kegiatan amar ma’ruf nahi munkar, tafsiyah dan tarbiyah.
  8. Menggali, mengembangkan dan menyalurkan segenap potensi warga muslim guna meningkatkan peran dan kualitas warga muslim dalam lingkungan Greenland dalam bentuk program kerja dan kegiatan keislaman.

 

BAB III, PERANGKAT DKM

Pasal 7. Komponen Perangkat DKM
Perangkat DKM Al Husna terdiri dari Musyawarah Besar (Mubes) dan Kepengurusan DKM yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pimpinan (Dewan Takmir) , Staf Pengurus dan anggota DKM.

Pasal 8. Perangkat Tertinggi DKM
Musyawarah Besar (Mubes) adalah perangkat organisasi tertinggi DKM Al Husna.
 
Pasal 9. Komponen Perangkat DKM

  1. Musyawarah Besar (Mubes) adalah forum penyelenggaraan keputusan tertinggi DKM.
  2. Dewan Pembina terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang, minimal 1 (satu) orang, yang berada dalam struktur teratas DKM dan tidak berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan harian yang dilakukan staf pengurus dan anggota DKM.
  3. Dewan Pimpinan (Dewan Takmir) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Kepala Bidang (Kabid).
  4. Pengurus terdiri atas staf-staf ahli dan pembantu Dewan Pimpinan (Dewan Takmir).
  5. Anggota DKM adalah seluruh warga muslim aktif yang bermukim dalam wilayah/lingkungan Greenland Forest Park Residence.

BAB IV, PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pasal 10. Permusyawaratan
Permusyawaratan adalah mekanisme dasar dalam pengambilan keputusan bersama dalam Dewan Kemakmuran Masjid ( DKM ) Al Husna.
Permusyawaratan meliputi Musyawarah Besar (mubes), Musyawarah Tinggi dan Musyawarah Umum yang tidak bertentangan dengan AD/ART DKM Al Husna.

Pasal 11. Permusyawaratan Tertinggi

  1. Musyawarah Besar (Mubes) adalah musyawarah mencapai permufakatan tertinggi dalam perangkat DKM.
    • Musyawarah Kerja ( Muker ).
    • Musyawarah Pimpinan ( Muspim ).
    • Musyawarah Koordinasi Bidang ( Musbid ).
    • Musyawarah Luar Biasa (Muslub).
  2. Bagian yang termasuk Musyawaran Besar adalah sebagai berikut :
    • 2/3 dari jumlah Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan (Dewan Ta’mir) DKM .
    • 1/2 dari jumlah staf pengurus DKM.
    • 1 (satu) orang dari dewan pembina DKM.
    • Jika diperlukan, 1 (satu) orang dari pejabat lingkungan setempat.
  3. Musyawarah Besar kecuali Muspim diadakan atas undangan Dewan pimpinan DKM, yang sekurang-kurangnya wajib dihadiri oleh :
  4. Musyawarah Pimpinan (Muspim) diadakan atas undangan Dewan Pimpinan DKM yang wajib dihadiri oleh seluruh Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan DKM
  5. Schedule penyelenggaraan Musyawarah Besar sebagai berikut:
    • Musyawarah Kerja (Muker) dilaksanakan satu kali dalam 2 tahun masa kerja Kepengurusan DKM.
    • Musyawarah Pimpinan (Muspim) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau dilaksanakan kapan saja dalam masa kerja perangkat DKM.
    • Musyawarah koordinasi bidang (Musbid) dilaksanakan setiap kwartal  (4 bulan) sekali dalam masa kerja perangkat DKM.
    • Musyawarah Luar Biasa (Muslub) dilaksanakan pada saat kondisi mendesak, genting dan dapat dilaksanakan kapan saja dalam masa kerja perangkat DKM.
  6. Agenda khusus Musyawarah Besar (Mubes) adalah:
    • Muker mengagendakan pemilihan, penetapan dan pengesahan  perangkat DKM, AD/ART, program kerja, struktur organisasi, menilai laporan pertanggungjawaban ketua DKM, Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM dan rencana strategis DKM untuk periode berikutnya.
    • Muspim mengagendakan pembahasan khusus menyangkut system prosedur/mekanisme management, Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM, serah terima jabatan Kepengurusan DKM, isu-isu sentral DKM dan perihal menyangkut keselamatan dan kelangsungan aktifitas DKM. 
    • Musbid mengagendakan pembahasan koordinasi kerja antar bidang DKM, evaluasi pelaksanaan harian dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, mengesahkan hasil dan rekomendasi dari Musyawarah Tinggi (Musti) DKM.
    • Muslub mengagendakan pembahasan hal-hal khusus yang sifatnya mendesak, urgent atau genting menyangkut beberapa hal di antaranya :
      • Keberlangsungan AD/ART, program kerja dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
      • Dewan pembina dan dewan pimpinan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya.
      • Dewan Pembina dan dewan pimpinan melanggar AD/ART.
      • Dewan Pembina dan dewan pimpinan melakukan tindak pidana/ perdata.

Pasal 12. Permusyawaratan Tinggi

  1. Musyawarah Tinggi adalah musyawarah mencapai permufakatan tinggi dalam perangkat DKM.
  2. Permufakatan tinggi dicapai dalam rangka menyusun, membahas dan menetapkan program-program devisi/ bidang, agenda-agenda teknis, penyusunan kepanitiaan pelaksana program, evaluasi program kerja devisi/bidang dan bentuk-bentuk musyawarah lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) yang telah disahkan dalam Musyawarah Kerja (Muker).
  3. Bagian yang termasuk Musyawaran tinggi adalah sebagai berikut:
    • Musyawarah Umum.
    • Musyawarah program kerja bidang/devisi.Musyawarah internal bidang/devisi.
    • Musyawarah kepanitiaan pelaksana program.
    • Musyawarah lainnya yang terkait dengan agenda kerja/program DKM.
  4. Musyawarah Tinggi diadakan atas undangan Dewan Pimpinan atau Pengurus DKM, yang sekurang-kurangnya wajib dihadiri oleh:
    • 1/2 dari jumlah staf pengurus ditambah 1 (satu) dari staf pengurus dan kepanitiaan.
    • Kepala Bidang.
    • Jika diperlukan, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan, pejabat lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.
  5. Hasil Musyawarah Tinggi wajib dieskalasi dan disahkan dalam Mubes jika terjadi hal sebagai berikut:
    • Tidak tercapainya mufakat (deadlock).
    • Adanya agenda/program tambahan di luar dari Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
    • Adanya pelanggaran AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.

Pasal 13. Keabsahan Musyawarah

  1. Musyawarah dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam pasal 11 dan pasal 12.
  2. Apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi quorum yang telah di atur dalam pasal 11 dan pasal 12, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Setelahnya musyawarah dapat dilanjutkan kembali, hasil keputusan dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran atau quorum.
  3. Keputusan Musyawarah Besar (Mubes) dan Musyawarah Tinggi (Musti) berlaku sah dan tetap sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, Garis Besar Ketetapan (GBK) Mubes.
  4. Keputusan semua jenis musyawarah wajib dicapai dengan cara mufakat dari seluruh peserta musyawarah.
  5. Jika ayat (4) tid