AD/ART DKM Al-Husna

 

logo-only-alhusna

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL HUSNA

Greenland Forest Park Residence

 

ANGGARAN DASAR

BAB I, NAMA, STATUS, WAKTU DAN ALAMAT

Pasal 1. Nama
Organisasi ini bernama Dewan Kemakmuran Masjid Al Husna yang disingkat DKM AL Husna.

Pasal 2. Status

  1. DKM Al Husna adalah organisasi kemasyarakatan warga muslim yang dibentuk dengan tujuan ibadah dan da’wah dalam ruang wilayah RW 013, perumahan Greenland Forest Park.
  2. DKM Al Husna adalah organisasi otonom yang berada di luar struktur kepengurusan Rukun Warga (RW) 013 namun tetap berkoordinasi dengan Ketua RW 013 .

Pasal 3. Waktu dan Alamat
DKM Al Husna di dirikan pada tanggal __ , _____, tahun 2011 beralamat di Masjid Al Husna , Perumahan Greenland Forest Park, RW 013, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Depok Jawa Barat

BAB II, LANDASAN VISI DAN MISI

Pasal 4. Landasan
Landasan Hukum dari DKM Al Husna adalah Al Quran dan Hadits Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang shahih.  

Pasal 5. Visi
DKM Al Husna memilki visi :
Menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ummat Islam di lingkungan perumahan Greenland Forest Park yang berdampak terciptanya lingkungan keluarga yang Islami

Pasal 6. Misi

  1. Melaksanakan tata kelola ibadah (mahdhoh) dalam masjid yang baik dan benar, mengikuti tuntunan dalil yaitu Quran dan Hadits yang shahih. Sepakat dengan yang ushul dan bertoleransi dalam dalam hal yang furu/khilafiyah selama masing-masing pengambilan dalil dari pendapat memilki kekuatan nash/sunnah yang shahih.
  2. Menciptakan ruang masjid yang bersih, nyaman dan aman.
  3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana masjid untuk mendukung kegiatan DKM.
  4. Menjadikan masjid sebagai sarana aktif kegiatan ibadah, da’wah, majelis ta’lim, dzikir dan pelayanan ummat.
  5. Mengembangkan dan membina persaudaraan warga muslim sekitar Greenland.
  6. Mengedukasi generasi muda keluarga muslim Greenland untuk senantiasa rindu kepada masjid.
  7. Berperan aktif dalam kegiatan amar ma’ruf nahi munkar, tafsiyah dan tarbiyah.
  8. Menggali, mengembangkan dan menyalurkan segenap potensi warga muslim guna meningkatkan peran dan kualitas warga muslim dalam lingkungan Greenland dalam bentuk program kerja dan kegiatan keislaman.

 

BAB III, PERANGKAT DKM

Pasal 7. Komponen Perangkat DKM
Perangkat DKM Al Husna terdiri dari Musyawarah Besar (Mubes) dan Kepengurusan DKM yang terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pimpinan (Dewan Takmir) , Staf Pengurus dan anggota DKM.

Pasal 8. Perangkat Tertinggi DKM
Musyawarah Besar (Mubes) adalah perangkat organisasi tertinggi DKM Al Husna.
 
Pasal 9. Komponen Perangkat DKM

  1. Musyawarah Besar (Mubes) adalah forum penyelenggaraan keputusan tertinggi DKM.
  2. Dewan Pembina terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang, minimal 1 (satu) orang, yang berada dalam struktur teratas DKM dan tidak berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan harian yang dilakukan staf pengurus dan anggota DKM.
  3. Dewan Pimpinan (Dewan Takmir) terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Kepala Bidang (Kabid).
  4. Pengurus terdiri atas staf-staf ahli dan pembantu Dewan Pimpinan (Dewan Takmir).
  5. Anggota DKM adalah seluruh warga muslim aktif yang bermukim dalam wilayah/lingkungan Greenland Forest Park Residence.

BAB IV, PERMUSYAWARATAN DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pasal 10. Permusyawaratan
Permusyawaratan adalah mekanisme dasar dalam pengambilan keputusan bersama dalam Dewan Kemakmuran Masjid ( DKM ) Al Husna.
Permusyawaratan meliputi Musyawarah Besar (mubes), Musyawarah Tinggi dan Musyawarah Umum yang tidak bertentangan dengan AD/ART DKM Al Husna.

Pasal 11. Permusyawaratan Tertinggi

  1. Musyawarah Besar (Mubes) adalah musyawarah mencapai permufakatan tertinggi dalam perangkat DKM.
    • Musyawarah Kerja ( Muker ).
    • Musyawarah Pimpinan ( Muspim ).
    • Musyawarah Koordinasi Bidang ( Musbid ).
    • Musyawarah Luar Biasa (Muslub).
  2. Bagian yang termasuk Musyawaran Besar adalah sebagai berikut :
    • 2/3 dari jumlah Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan (Dewan Ta’mir) DKM .
    • 1/2 dari jumlah staf pengurus DKM.
    • 1 (satu) orang dari dewan pembina DKM.
    • Jika diperlukan, 1 (satu) orang dari pejabat lingkungan setempat.
  3. Musyawarah Besar kecuali Muspim diadakan atas undangan Dewan pimpinan DKM, yang sekurang-kurangnya wajib dihadiri oleh :
  4. Musyawarah Pimpinan (Muspim) diadakan atas undangan Dewan Pimpinan DKM yang wajib dihadiri oleh seluruh Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan DKM
  5. Schedule penyelenggaraan Musyawarah Besar sebagai berikut:
    • Musyawarah Kerja (Muker) dilaksanakan satu kali dalam 2 tahun masa kerja Kepengurusan DKM.
    • Musyawarah Pimpinan (Muspim) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau dilaksanakan kapan saja dalam masa kerja perangkat DKM.
    • Musyawarah koordinasi bidang (Musbid) dilaksanakan setiap kwartal  (4 bulan) sekali dalam masa kerja perangkat DKM.
    • Musyawarah Luar Biasa (Muslub) dilaksanakan pada saat kondisi mendesak, genting dan dapat dilaksanakan kapan saja dalam masa kerja perangkat DKM.
  6. Agenda khusus Musyawarah Besar (Mubes) adalah:
    • Muker mengagendakan pemilihan, penetapan dan pengesahan  perangkat DKM, AD/ART, program kerja, struktur organisasi, menilai laporan pertanggungjawaban ketua DKM, Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM dan rencana strategis DKM untuk periode berikutnya.
    • Muspim mengagendakan pembahasan khusus menyangkut system prosedur/mekanisme management, Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM, serah terima jabatan Kepengurusan DKM, isu-isu sentral DKM dan perihal menyangkut keselamatan dan kelangsungan aktifitas DKM. 
    • Musbid mengagendakan pembahasan koordinasi kerja antar bidang DKM, evaluasi pelaksanaan harian dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, mengesahkan hasil dan rekomendasi dari Musyawarah Tinggi (Musti) DKM.
    • Muslub mengagendakan pembahasan hal-hal khusus yang sifatnya mendesak, urgent atau genting menyangkut beberapa hal di antaranya :
      • Keberlangsungan AD/ART, program kerja dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
      • Dewan pembina dan dewan pimpinan tetap atau tidak dapat menjalankan tugasnya.
      • Dewan Pembina dan dewan pimpinan melanggar AD/ART.
      • Dewan Pembina dan dewan pimpinan melakukan tindak pidana/ perdata.

Pasal 12. Permusyawaratan Tinggi

  1. Musyawarah Tinggi adalah musyawarah mencapai permufakatan tinggi dalam perangkat DKM.
  2. Permufakatan tinggi dicapai dalam rangka menyusun, membahas dan menetapkan program-program devisi/ bidang, agenda-agenda teknis, penyusunan kepanitiaan pelaksana program, evaluasi program kerja devisi/bidang dan bentuk-bentuk musyawarah lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) yang telah disahkan dalam Musyawarah Kerja (Muker).
  3. Bagian yang termasuk Musyawaran tinggi adalah sebagai berikut:
    • Musyawarah Umum.
    • Musyawarah program kerja bidang/devisi.Musyawarah internal bidang/devisi.
    • Musyawarah kepanitiaan pelaksana program.
    • Musyawarah lainnya yang terkait dengan agenda kerja/program DKM.
  4. Musyawarah Tinggi diadakan atas undangan Dewan Pimpinan atau Pengurus DKM, yang sekurang-kurangnya wajib dihadiri oleh:
    • 1/2 dari jumlah staf pengurus ditambah 1 (satu) dari staf pengurus dan kepanitiaan.
    • Kepala Bidang.
    • Jika diperlukan, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan, pejabat lingkungan dan tokoh masyarakat setempat.
  5. Hasil Musyawarah Tinggi wajib dieskalasi dan disahkan dalam Mubes jika terjadi hal sebagai berikut:
    • Tidak tercapainya mufakat (deadlock).
    • Adanya agenda/program tambahan di luar dari Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
    • Adanya pelanggaran AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.

Pasal 13. Keabsahan Musyawarah

  1. Musyawarah dinyatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang telah di atur dalam pasal 11 dan pasal 12.
  2. Apabila jumlah peserta musyawarah tidak memenuhi quorum yang telah di atur dalam pasal 11 dan pasal 12, maka musyawarah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit. Setelahnya musyawarah dapat dilanjutkan kembali, hasil keputusan dinyatakan sah tanpa memandang jumlah kehadiran atau quorum.
  3. Keputusan Musyawarah Besar (Mubes) dan Musyawarah Tinggi (Musti) berlaku sah dan tetap sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, Garis Besar Ketetapan (GBK) Mubes.
  4. Keputusan semua jenis musyawarah wajib dicapai dengan cara mufakat dari seluruh peserta musyawarah.
  5. Jika ayat (4) tidak dapat terpenuhi maka keputusan diambil melalui mekanisme voting atau suara terbanyak
  6. Pemungutan suara atau voting dilakukan secara terbuka atau tertutup.

 

 

 

BAB V, GARIS BESAR KETETAPAN (GBK) DKM DAN PERBENDAHARAAN DKM

Pasal 14. Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM

  1. Untuk mencapai visi dan misi DKM, dalam Musyawarah Kerja (Muker) memutuskan dan mengesahkan Garis Besar Ketetapan (GBK) dalam masa kerja perangkat DKM yang baru.
  2. Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM adalah meliputi masterplan program, Struktur Organisasi, mekanisme kesekretariatan dan perbendaharaan, mekanisme pengawasan dan kepengurusan harian yang belum diatur dalam AD/ART.

Pasal 15. Perbendaharaan DKM

  1. Sumber keuangan DKM adalah berasal dari :
    • Donasi tetap dan tidak tetap
    • Usaha pencarian dana secara halal dan sah
  2. Perbendaharaan DKM adalah seluruh kekayaan/ asset milik DKM meliputi uang tunai, uang non tunai dan barang-barang yang diperoleh dari sumber-sumber yang halal dan baik.
  3. Penggunaan asset sepenuhnya dipergunakan untuk merealisasikan seluruh program kerja dan kegiatan DKM yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) dan Musyawarah Tinggi (Musti).
  4. Proses pengelolaan, pengawasan dan audit perbendaharaan DKM dilaksanakan oleh team Bendahara (baitul maal).

 

BAB VI, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 16. Perubahan-Perubahan

  1. Perubahan meliputi koreksi, pengurangan maupun addendum AD/ART hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Kerja (Muker).
  2. Perubahan meliputi koreksi, pengurangan maupun addendum Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM dapat dilakukan pada Musyawarah Pimpinan (Muspim).

Pasal 17. Pembubaran
Pembubaran perangkat DKM berikut jajaran dan stafnya dilakukan pada Musyawarah Kerja (Muker).

BAB VII, ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 18. Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dimuat dalam Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pasal 19. Pengesahan
Anggaran Dasar (AD) ini disahkan dalam Musyawarah Kerja (Muker) yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pimpinan dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Husna pada tanggal 25 November 2012 di Masjid Al Husna Greenland Forest Park Residence, Depok Jawa Barat.

Disahkan dan ditetapkan

Depok, 25 November 2012

Dewan Pembina
Ustadz Idrus Yusuf MA.

Dewan Pimpinan
Nuklindana Darma Kusumah ST.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I, KEPENGURUSAN DKM

Pasal 1. Susunan Kepengurusan DKM

  1. Susunan Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al Husna terdiri atas :
    • Dewan Pembina
    • Dewan Pimpinan
    • Staf Pengurus
  2. Struktur dan jabatan fungsionaris diatur dan ditetapkan dalam Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM Al Husna.
  3. Seluruh susunan DKM disebut dengan Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
  4. Masa Kepengurusan DKM adalah 2 (dua) tahun .
  5. Kepengurusan DKM dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Kerja (Muker), dengan masa kepengurusan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan selanjutnya.
  6. Kepengurusan DKM adalah anggota DKM aktif yang dipilih melalui seleksi dengan persyaratan dan tahapan tertentu sesuai dengan AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
  7. Uraian tugas dan tanggung jawab Kepengurusan DKM diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 2. Persyaratan Kepengurusan DKM
Kepengurusan DKM memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Ber aqidah shahih yaitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
  2. Berpegang teguh kepada Al Quran dan Sunnah yang shahih.
  3. Aktif memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program dan kegiatan DKM.
  4. Memiliki komitmen, perhatian, kapabilitas dan kredibilitas sesuai dengan amanah dan fungsi yang diemban.
  5. Memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada jamaah masjid Al Husna.

Pasal 3. Kewajiban Kepengurusan DKM

  1. Mentaati dan melaksanakan AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM yang telah disahkan dan ditetapkan.
  2. Menjaga nama baik DKM.
  3. Merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan dan program kerja yang telah disahkan selama masa kepengurusan.
  4. Menjaga ukhuwah dan persatuan antar Kepengurusan DKM.

Pasal 4. Hak Kepengurusan DKM

  1. Menghadiri dan mengikuti berbagai kegiatan DKM.
  2. Memilih dan dipilih dalam Musyawarah Kerja (Muker) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  3. Berperan aktif memberikan ide, kritik dan masukan konstruktif terhadap sesama Kepengurusan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan etika Islam.

Pasal 5. Berakhirnya Status Kepengurusan DKM

  1. Berakhirnya masa kepengurusan DKM dan telah resmi dibubarkan dalam Musyawarah Kerja (Muker).
  2. Diberhentikan atau keluar atas permintaan sendiri dan disetujui oleh Dewan Pimpinan DKM.
  3. Tidak lagi menjadi anggota DKM.

 

 

BAB II, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN DKM

Pasal 6. Dewan Pembina

  1. Dewan Pembina yang terpilih adalah orang yang memiliki kapabilitas ilmu syar’i, ketokohan dan pengalaman.    
  2. Dewan Pembina bertugas secara fungsional dalam kepengurusan DKM Al Husna mencakup antara lain :
    • Memberikan masukan dan nasihat kepada Dewan Pimpinan baik diminta maupun atas inisiatif sendiri dan memberikan alternative solusi atas masalah yang diminta oleh Dewan Pimpinan.
    • Mengawasi jalannya kepengurusan DKM agar sesuai dengan AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Besar (Mubes).
    • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarh Kerja (Muker).
    • Membantu diplomasi eksternal dalam rangka pengembangan cakupan kegiatan DKM.

Pasal 7. Dewan Pempinan

  1. Ketua Umum (Ketum) DKM
    Bertugas dan bertanggung jawab kepada jama’ah Masjid Al Husna dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan DKM, antara lain :
    • Memimpin dan mengkoordinasikan Dewan Pimpinan dan staf pengurus dan seluruh anggota DKM.
    • Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM selama satu  periode kepengurusan.
    • Mengkoordinasikan master plan program DKM baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.
    • Menunjuk dan mengangkat serta memberhentikan pejabat fungsional yang berada di bawahnya dalam masa kepengurusan. Untuk selanjutnya direkomendasikan untuk disahkan dalam Musyawarah Besar (Mubes).
    • Mempersiapkan pergantian kepengurusan selambatnya 1 bulan sebelum akhir masa jabatan.
    • Mempersiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Musyawarah Kerja (Muker).
    • Melakukan serah terima jabatan dalam Musyawarah Pimpinan (Muspim).
  2. Wakil Ketua (Waka) DKM
    Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua DKM, antara lain :
    • Membantu kinerja Ketua DKM yang telah dirinci pada Pasal 3 ayat 1 ART.
    • Mewakilkan atau bertindak atas nama Ketua DKM jika Ketua DKM berhalangan secara syar’i untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.
    • Secara otomatis menggantikan Ketua DKM, jika Ketua DKM secara sah berhalangan tetap dan tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap.
    • Proses serah terima dan pergantian jabatan disahkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Luar Biasa (Muslub).
  3. Sekretaris Umum (Sekum) DKM
    Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Umum (Sekum) DKM, antara lain :
    • Mengatur pengelolaan kesekretariatan Kepengurusan DKM dan informasi resmi Kepengurusan DKM.
    • Bertanggung jawab atas staf dan devisi yang ada di bawahnya.
    • Melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi, korespondensi, kearsipan dan pelaporan.
    • Menyiapkan dan menyelenggarakan musyawarah yang telah diatur dalam Anggaran Dasar (AD) DKM.
    • Memberikan laporan pertanggungjawaban fungsi dan tugas dalam masa jabatan kepada Ketua Umum (Ketum) DKM.
    • Menyampaikan hasil evaluasi realisasi program dan anggaran periodik per kwartal kepada Dewan Pimpinan.
  4. Bendahara Umum (Bendum) DKM
    Tugas dan tanggung jawab Bendahara Umum (Bendum) atau baitul maal, antara lain :
    • Mengelola keuangan dan inventarisasi perbendaharaan DKM.
    • Melaksananakan sistem akuntansi, yaitu pelaporan keuangan yang akurat, diklasifikasi, diringkas, dan dinformasikan secara periodik kepada Ketua Umum (Ketum) setiap bulannya. Laporan keuangan dibuat secara akurat agar dapat menjadi bahan pengambil kebijakan dan kepentingan lainnya yang terkait dengan program dan kegiatan DKM.
    • Mengatur mekanisme pembayaran dan pelaporan belanja dari dan ke KAS DKM, yang dilakukan Kepengurusan DKM.
    • Melakukan inventarisasi perbendaharaan DKM yang masuk ke dalam material asset atau barang-barang/alat milik DKM.
    • Dalam melakukan pengawasan keuangan (auditing), bendahara umum dibantu satu orang staff bendahara 1 (harisul maal).
    • Harisul Maal berfungsi untuk melakukan proses audit atau pemeriksaan laporan keuangan dan kesesuaian dengan cash flow yang berjalan.
    • Menerima dan mengkoordinasikan penggalangan dana yang bersumber dari donator tetap/tidak tetap, ZIS, kencleng, kotak amal serta dana lain yang didapat dari sumber yang halal dan sah.
    • Menjadi juru bayar seluruh pengeluaran keuangan DKM, setelah mendapat persetujuan dari ketua/wakil ketua DKM.
  5. Kepala Bidang (Kabid) DKM
    Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang (Kabid), antara lain :
    • Membuat program kerja selama dalam masa aktif kepengurusan.
    • Mengusulkan, merekomendasikan dan memberikan jastifikasi program pada Musyawarah Kerja (Muker) secara argumentative,  reasonable dan tidak bertentangan dengan AD/ART DKM.
    • Memimpin pelaksanaan program kerja dalam lingkup sub bidang di bawahnya.
    • Melakukan evaluasi kerja terhadap kinerja bidang yang dipimpinnya yang nantinya dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban per kwartal maupun majelis Musyawarah Kerja (Muker).
    • Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program secara periodik per kwartal kepada Ketua Umum dan secara administrative kepada Sekretaris Umum.
    • Memberikan pertanggung jawaban umum selama masa kepengurusan DKM kepada Ketua Umum dan majelis Muswarah Kerja (Muker).
    • Klasifikasi dan pembagian Bidang diatur dan ditetapkan dalam Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
  6. Staf Pengurus DKM
    Tugas dan tanggung jawab staf pengurus, antara lain :
    • Melaksanakan tugas harian/regular yang telah diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Bidang (Kabid).
    • Membantu kepala bidang dalam menjalankan program dan kegiatan bidang.
    • Staf pengurus adalah tenaga ahli yang direkomendasikan dan dipilih oleh Kepala Bidang (Kabid) sesuai dengan AD/ART.

 

 

 

BAB III, KEANGGOTAAN DKM

Pasal 8. Persyaratan Keanggotaan DKM
Keanggotaan DKM memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Warga muslim aktif yang bermukim dalam wilayah/lingkungan Greenland Forest Park Residence.
  2. Memiliki Aqidah Shahihah & akhlaq yang Islami.

Pasal 9. Hak dan Kewajiban Keanggotaan DKM

  1. Mempunyai hak dipilih menjadi Kepengurusan DKM melalui seleksi dengan persyaratan dan tahapan tertentu sesuai dengan AD/ART dan Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM.
  2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan DKM.
  3. Menjaga nama baik DKM.

BAB IV, ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 10. Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dimuat dalam Garis Besar Ketetapan (GBK) DKM yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pasal 11. Pengesahan
Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disahkan dalam Musyawarah Kerja (Muker) yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pimpinan dan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Husna pada tanggal 25 November 2012 di Masjid Al Husna Greenland Forest Park Residence, Depok Jawa Barat.

Disahkan dan ditetapkan

Depok, 25 November 2012

Dewan Pembina
Ustadz Idrus Yusuf MA.

Dewan Pimpinan
Nuklindana Darma Kusumah ST.